Membicarakan harta sebelum atau selama pernikahan terkadang masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Sebagian pasangan khawatir bahwa membahas perjanjian perkawinan berarti tidak saling percaya atau bahkan sudah memikirkan kemungkinan perceraian.
Padahal, perjanjian perkawinan tidak selalu berkaitan dengan perceraian. Perjanjian ini justru dapat menjadi salah satu cara bagi pasangan untuk mengatur hak, kewajiban, dan pengelolaan harta secara lebih jelas selama menjalani kehidupan rumah tangga.
Dengan adanya kesepakatan yang dibuat secara sadar oleh kedua pihak, pasangan dapat memiliki aturan yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan dan aset dalam perkawinan.
Apa Itu Perjanjian Perkawinan?
Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri atau calon suami istri untuk mengatur hal-hal tertentu dalam hubungan perkawinan, termasuk mengenai harta kekayaan.
Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Salah satu hal penting dari putusan tersebut adalah perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama dalam ikatan perkawinan, sesuai kesepakatan para pihak.
Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan dapat mengatur berbagai hal yang disepakati pasangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Karena itu, perjanjian perkawinan bukan semata-mata tentang “siapa mendapat apa ketika bercerai”, tetapi dapat menjadi instrumen untuk menciptakan kejelasan pengelolaan harta dan tanggung jawab finansial selama perkawinan.
Apa Manfaat Perjanjian Perkawinan?
Setiap pasangan tentu memiliki kondisi yang berbeda. Namun, terdapat beberapa alasan mengapa perjanjian perkawinan dapat dipertimbangkan.
1. Memberikan Kejelasan Mengenai Harta dalam Perkawinan
Salah satu manfaat utama perjanjian perkawinan adalah memberikan kejelasan mengenai status dan pengelolaan harta.
Tanpa pengaturan tertentu, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya dapat menjadi harta bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, harta yang diperoleh sebelum perkawinan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan pada dasarnya memiliki ketentuan tersendiri.
Melalui perjanjian perkawinan, pasangan dapat menyepakati pengaturan harta yang lebih spesifik, termasuk mengenai pemisahan harta apabila memang dikehendaki oleh kedua belah pihak.
2. Mengatur Risiko Utang dan Kewajiban Finansial
Persoalan utang juga menjadi salah satu alasan pasangan mempertimbangkan perjanjian perkawinan.
Hal ini terutama relevan apabila salah satu pihak menjalankan usaha atau memiliki aktivitas bisnis dengan risiko finansial yang cukup tinggi.
Dengan pengaturan yang jelas mengenai harta dan kewajiban masing-masing pihak, pasangan dapat memiliki batas pengelolaan aset dan tanggung jawab finansial yang lebih terstruktur.
Namun, perjanjian perkawinan tidak dapat dipahami sebagai cara untuk menghapus seluruh kewajiban kepada kreditur. Hak pihak ketiga tetap perlu diperhatikan, terutama apabila perjanjian dibuat setelah adanya hubungan utang atau kewajiban tertentu.
Karena itu, isi perjanjian perlu disusun dengan hati-hati agar tidak merugikan pihak lain.
3. Memberikan Kepastian dalam Pengelolaan Aset
Pasangan yang memiliki aset berupa rumah, tanah, kendaraan, investasi, saham, atau bentuk kekayaan lainnya dapat memiliki kebutuhan pengaturan yang berbeda.
Perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk mengatur bagaimana aset tersebut dikelola selama perkawinan, termasuk pembagian tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak sesuai kesepakatan.
Hal ini dapat membantu mengurangi potensi perselisihan mengenai status maupun pengelolaan aset di kemudian hari.
4. Penting bagi Perkawinan Campuran WNI dan WNA
Perjanjian perkawinan juga memiliki arti penting bagi pasangan yang melakukan perkawinan campuran antara WNI dan WNA.
Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah ketentuan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Dalam kondisi tertentu, status harta perkawinan dapat berkaitan dengan hak WNI atas tanah dengan Hak Milik.
Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi salah satu putusan penting yang membuka ruang bagi pasangan perkawinan campuran untuk membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung.
Namun, pengaturan mengenai tanah dan kepemilikan aset oleh WNI yang menikah dengan WNA memiliki ketentuan khusus. Karena itu, pasangan perkawinan campuran sebaiknya mendapatkan konsultasi hukum sebelum melakukan transaksi atau pembelian aset.
Kapan Perjanjian Perkawinan Bisa Dibuat?
Banyak orang masih menganggap bahwa perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum menikah.
Padahal, setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan berlangsung.
Perjanjian Sebelum Menikah
Perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan sering disebut prenuptial agreement atau perjanjian pranikah.
Pasangan dapat menyusun kesepakatan mengenai pengelolaan harta dan hal lain yang diperbolehkan oleh hukum sebelum perkawinan dilangsungkan.
Perjanjian Setelah Menikah
Perjanjian yang dibuat setelah pasangan menikah sering disebut postnuptial agreement atau perjanjian pascanikah.
Perjanjian ini memungkinkan pasangan yang sebelumnya belum membuat perjanjian untuk mengatur kesepakatan tertentu selama masih berada dalam ikatan perkawinan.
Dalam membuat perjanjian setelah menikah, kepentingan pihak ketiga juga perlu diperhatikan agar perjanjian tidak digunakan untuk merugikan hak pihak lain.
Apa Saja yang Bisa Diatur dalam Perjanjian Perkawinan?
Isi perjanjian perkawinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasangan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan antara lain:
- Pemisahan atau pengaturan harta kekayaan.
- Pengelolaan aset masing-masing pihak.
- Tanggung jawab terhadap kewajiban atau utang tertentu.
- Pengaturan aset yang diperoleh selama perkawinan.
- Pengaturan keuangan dalam rumah tangga.
- Ketentuan lain yang disepakati sepanjang diperbolehkan oleh hukum.
Karena setiap pasangan memiliki kondisi ekonomi, aset, pekerjaan, dan kebutuhan yang berbeda, isi perjanjian sebaiknya tidak dibuat dengan menggunakan satu template yang sama untuk semua orang.
Apakah Perjanjian Perkawinan Berarti Merencanakan Perceraian?
Tidak.
Membuat perjanjian perkawinan tidak berarti pasangan menginginkan perceraian. Justru, perjanjian dapat dibuat ketika hubungan rumah tangga sedang baik dan kedua pihak masih dapat berdiskusi secara terbuka.
Tujuan utamanya adalah menciptakan kepastian dan kejelasan hukum mengenai hal-hal yang disepakati bersama.
Sama seperti pasangan membicarakan tempat tinggal, pendidikan anak, atau pengelolaan keuangan, pembicaraan mengenai harta juga dapat menjadi bagian dari perencanaan kehidupan keluarga.
Perjanjian perkawinan juga tidak menghilangkan kewajiban suami dan istri untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Mengapa Perlu Pendampingan Pengacara?
Membuat perjanjian perkawinan bukan sekadar mengambil contoh dokumen dari internet lalu mengganti nama para pihak.
Isi perjanjian harus disesuaikan dengan kondisi pasangan, termasuk status harta, aset, usaha, utang, kewarganegaraan, dan kepentingan pihak ketiga apabila ada.
Pengacara dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan hukum masing-masing pihak, memberikan penjelasan mengenai konsekuensi dari setiap klausul, serta membantu menyusun rumusan perjanjian agar lebih jelas.
Setelah itu, proses pembuatan dan pencatatan perjanjian juga perlu dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, termasuk keterlibatan notaris dan pencatatan pada instansi terkait sesuai status perkawinan.
Kesimpulan
Perjanjian perkawinan bukan tanda bahwa pasangan tidak saling percaya atau sedang mempersiapkan perceraian.
Perjanjian ini dapat menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian mengenai pengelolaan harta, aset, dan tanggung jawab finansial dalam kehidupan perkawinan.
Terlebih bagi pasangan yang memiliki usaha, aset yang cukup kompleks, risiko utang, atau menjalani perkawinan campuran WNI dan WNA, kebutuhan terhadap pengaturan yang jelas dapat menjadi semakin penting.
Namun, isi perjanjian harus disusun secara hati-hati karena setiap pasangan memiliki kondisi dan kebutuhan hukum yang berbeda.
Konsultasi Perjanjian Perkawinan dengan IFL Law Office
Jika Anda dan pasangan sedang mempertimbangkan perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun setelah menikah, Pengacara IFL Law Office dapat membantu memberikan konsultasi mengenai pengaturan harta, aset, kewajiban finansial, maupun kebutuhan hukum lainnya.
📞 Telepon / WhatsApp: +62 822-1011-1547
Pengacara IFL Law Office siap membantu Anda memahami konsekuensi hukum dari perjanjian perkawinan dan menyusun langkah yang sesuai dengan kondisi keluarga Anda.
