Pembagian harta gono-gini setelah perceraian dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama:
1. Membuat Surat Perjanjian Pembagian Harta Gono-Gini
Mekanisme ini memungkinkan mantan pasangan suami-istri untuk membagi harta bersama secara damai. Surat perjanjian pembagian harta gono-gini disusun berdasarkan musyawarah mufakat dan memerlukan komitmen tinggi dari kedua belah pihak untuk menjalankannya.
Namun, meskipun telah disepakati, surat perjanjian ini tetap berpotensi untuk digugat, dibatalkan, atau tidak dijalankan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, beberapa hal perlu diperhatikan:
- Inventarisasi aset: Mengidentifikasi aset yang termasuk dan tidak termasuk dalam kategori harta bersama.
- Hak dan kewajiban: Menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta bersama.
- Teknis penjualan: Mengatur mekanisme penjualan dan pembagian hasil penjualan aset bersama.
- Pembayaran utang: Menentukan cara melunasi utang yang timbul selama masa perkawinan.
Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan tidak dapat dibatalkan sepihak, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Mengajukan Gugatan Pembagian Harta Gono-Gini ke Pengadilan
Opsi kedua adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Jenis pengadilan yang menangani kasus ini tergantung pada agama pasangan:
- Pengadilan Agama: Untuk pasangan Muslim.
- Pengadilan Negeri: Untuk pasangan non-Muslim (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu).
Dalam proses pengadilan, jika terjadi sengketa, pembagian harta gono-gini biasanya dilakukan secara merata, yaitu 50% untuk masing-masing pihak. Namun, jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, pembagian dapat dilakukan sesuai kesepakatan tersebut dan dituangkan dalam putusan pengadilan.
Objek Harta Gono-Gini yang Dapat Dibagi di Pengadilan
- Harta Pemberian, Warisan, dan Bawaan Tidak Termasuk Gono-Gini
Menurut Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, harta bawaan, hibah, dan warisan tidak dianggap sebagai harta bersama, sehingga tidak dapat dibagi oleh pengadilan. - Aset dalam Jaminan Kredit Tidak Dapat Digugat
Aset yang masih dalam jaminan bank atau berstatus KPR tidak dapat dijadikan objek gugatan. Hal ini diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa gugatan atas objek yang masih dalam sengketa kepemilikan atau jaminan utang tidak dapat diterima. - Pentingnya Bukti Kepemilikan Aset
Pengajuan gugatan memerlukan bukti kepemilikan aset. Tanpa bukti yang kuat, gugatan dapat ditolak. Bukti ini penting untuk menentukan kapan dan atas nama siapa aset tersebut diperoleh. - Gugatan Ditolak Jika Ada Perjanjian Pra Nikah
Jika pasangan memiliki perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan yang sah, gugatan pembagian harta bersama akan ditolak kecuali perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan. - Perbedaan Gugatan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
- Di Pengadilan Agama, gugatan harta gono-gini dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian, sesuai Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.
- Di Pengadilan Negeri, gugatan harus diajukan terpisah dari perceraian, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 913/Sip/1982.
Jasa Pengacara Pembagian Harta Gono-Gini
IFL Law Office siap membantu Anda dalam mengajukan dan mengurus gugatan pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Tim kami berpengalaman dalam menangani proses hukum ini, memastikan hak Anda terlindungi dengan baik.
Hubungi IFL Law Office sekarang untuk konsultasi lebih lanjut!
————
Apabila anda ingin berkonsultasi mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) di pengadilan, silahkan hubungi kami IFL Law Office melalui Telepon/ WhatsApp +62 822-1011-1547
——————-
